TPNPB-OPM Siap Bebaskan Pilot Susi Air

Nasib Philip Mark Mehrtens pilot Susi Air yang berkewarganegaraan Selandia Baru dan sudah hampir satu tahun disandera oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNBP-OPM) akhirnya menemukan titik terang. TPNPB-OPM menyatakan siap membebaskan pilot Susi Air itu pada 7 Februari 2024, tepat setahun pilot berpaspor Selandia Baru itu disandera.

“Pilot asal Selandia Baru yang ditahan pasukan kami di bawah pimpinan Egianus Kogoya harus dibebaskan demi kemanusiaan berdasarkan hukum perang humaniter internasional. Tidak ada alasan untuk pilot harus ditahan sampai dunia kiamat,” kata juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, kepada VOA, Sabtu (3/2).

Beberapa waktu lalu beredar pernyataan dari Egianus Kogoya bersama pasukannya yang mengatakan jika pilot Susi Air itu harus ditukar dengan kemerdekaan bangsa Papua. Namun menurut Sebby pernyataan yang disampaikan oleh Egianus merupakan emosional sesaat tanpa meminta pendapat dari pimpinan TPNPB-OPM.

“Pilot akan dijadikan jaminan Papua merdeka harga mati, hal ini sama sekali tidak mungkin terjadi. Mengapa? Karena tidak ada sejarah di dunia ini bahwa ada negara yang pernah merdeka karena ditukar dengan tawanan. Jadi hal ini perlu dipahami oleh semua pihak TPNPB termasuk yang di Nduga,” jelas Sebby.

Foto yang disebut TPNPB-OPM sebagai Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dan pasukan. (Foto: TPNPB-OPM)

Menurut Sebby, dalam waktu dekat mereka akan membebaskan pilot Susi Air itu dengan segera. Pembebasan itu dilakukan setelah TPNPB-OPM mempertimbangkan sejumlah hal.

“Jika kami membebaskan pilot itu dengan hormat, maka kami akan dihargai oleh masyarakat internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Martabat perjuangan bangsa Papua untuk merdeka akan terangkat. Namun jika pilot ini mati di tempat yang ditahan, maka kami akan disalahkan oleh masyarakat internasional,” ungkap Sebby.

Sebby menyarankan agar seluruh pasukan TPNPB-OPM di wilayah Nduga tak terpengaruh hasutan dari berbagai pihak soal penyanderaan pilot Susi Air tersebut.

“Ada oknum-oknum yang mengatakan bahwa pilot asal Selandia Baru itu akan dijadikan alat tawar untuk Papua merdeka. Jika pilot ini jadi korban (mati) maka hal itu akan menjadi legitimasi Indonesia untuk menstigmakan kami sebagai teroris dan kriminal,” ujarnya.

Foto yang disebut TPNPB-OPM sebagai Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dan pasukan. (Foto: TPNPB-OPM)

Foto yang disebut TPNPB-OPM sebagai Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dan pasukan. (Foto: TPNPB-OPM)

Upaya Bebaskan Pilot Susi Air

Sebelumnya, Satgas Operasi Damai Cartenz 2024 terus berupaya melakukan pembebasan pilot Susi Air yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (sebutan lain bagi TPNPB-OPM) di wilayah Nduga. Kasatgas Humas Damai Cartenz 2024, AKBP Bayu Suseno, menegaskan proses negosiasi masih dilakukan kepada Egianus Kogoya oleh pemerintah setempat untuk pembebasan pilot Susi Air.

“Saat ini yang mengedepankan untuk negosiasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh Penjabat (Pj) Bupati Nduga Edison Gwijangge karena beliau memiliki kedekatan dan kekerabatan dengan Egianus Kogoya,” kata Bayu melalui keterangan resminya, Rabu (31/1).

Berbagai upaya dilakukan oleh Satgas Damai Cartenz untuk pembebasan pilot Susi Air seperti mengedepankan soft approach. Namun negosiasi yang dilakukan itu belum menemui kesepakatan.

“Berbagai upaya komunikasi sudah dibuka oleh Pj. Bupati Edison Gwijangge. Namun sampai hari ini belum ketemu kesepakatan pembebasan pilot Susi Air. Kami dari Satgas Damai Cartenz 2024 mengedepankan upaya soft approach terlebih dahulu karena pertimbangan kemanusiaan dan keselamatan pilot itu sendiri,” jelas Bayu.

Sementara itu Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Faizal Ramadhani, berharap pilot Susi Air agar segera dibebaskan dalam kondisi sehat.

“Kami berharap agar Pilot Susi Air yakni Capt Philip Mark Marthens yang disandera oleh KKB dibebaskan sehingga bisa kembali ke negaranya terutama kepasa keluarganya dalam kondisi sehat,” ujarnya.

Pilot tersebut disandera KKB saat mendarat di Bandar Udara Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, pada 7 Februari 2023. Berbagai upaya pembebasan yang melibatkan beragam pihak hingga kini belum membuahkan hasil. [aa/em]

Sumber: www.voaindonesia.com