Pemerintah Targetkan Inflasi 2024 Terkendali di Kisaran 2,5 Persen

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto optimis bahwa laju inflasi di tahun 2024 akan berada di kisaran 2,5 persen plus minus satu persen. Target tersebut turun sedikit dari target inflasi tahun lalu yang dipatok di tiga persen plus minus satu persen.

“Untuk di tahun 2024 ini ditargetkan angka 2,5 persen plus minus satu persen,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers mengenai hasil High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (29/1).

Menurutnya, capaian inflasi pada tahun lalu yang mencapai 2,61 persen, sehingga Indonesia menjadi salah satu negara dengan inflasi terendah. Indonesia katanya hanya kalah dari negara-negara seperti Jepang, Saudi Arabia, Italia dan China. Namun di antara negara-negara G20, Indonesia masih lebih baik dari Argentina, Turki, Rusia, India dan Amerika Serikat.

Guna mencapai target inflasi 2024 ini, pemerintah, kata Airlangga, memaparkan sejumlah strategi termasuk menerapkan kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi; mengendalikan inflasi pangan yang tidak stabil agar dapat terkendali di bawah lima persen dengan fokus pada komoditas beras, aneka cabe, bawang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (29/01), optimis bahwa laju inflasi di tahun 2024 akan berada di kisaran 2,5 persen plus minus satu persen. (ekon.go.id)

Selain itu, pemerintah, katanya, juga akan menjaga ketersediaan pasokan dengan mendistribusikan pangan ke berbagai daerah serta mengantisipasi pergeseran musim panen dan menjaga harga menjelang hari besar keagamaan.

“Kemudian memperkuat ketahanan pangan dengan tentunya produktivitas itu kita amankan, kemudian juga ketersediaan data diperlukan dan memperkuat strategi antara TPID-TPID dan juga melanjutkan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan serta komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi,” tambahnya.

Bantuan Pangan Beras dan Bantuan Langsung Tunai

Dalam kesempatan ini, Airlangga juga memaparkan bahwa program bantuan pangan berupa beras 10 kilogram per bulan akan dilanjutkan hingga Juni 2024 dengan sasaran 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Selain itu, pemerintah pada tahun ini juga akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp200 ribu per bulan selama tiga bulan.

“Itu diberikan untuk sekitar 18,8 juta penduduk dan ini berbeda dengan bantuan pangan yang 22 juta. Itu biasanya masyarakat di bawah bertanya kenapa saya dapat beras tetapi tidak dapat BLT cash. Tentu dengan data yang berbeda itu tergantung kepada kemarin data yang dari PMK terkait dengan data tersebut. Ini kita baru anggarkan yang disetujui oleh Bu menkeu dievaluasi tiga bulan. Jadi sampai Maret dulu nanti kita evaluasi baru berikutnya nanti kita lihat kembali,” ungkap Airlangga.

Menko Airlangga luncurkan Program Bantuan Pangan untuk wilayah Provinsi Jambi. (ekon.go.id)

Menko Airlangga luncurkan Program Bantuan Pangan untuk wilayah Provinsi Jambi. (ekon.go.id)

BLT tersebut, jelasnya digelontorkan untuk menggantikan program BLT El-Nino yang diberikan kepada masyarakat untuk dua bulan pada tahun lalu yakni November dan Desember 2023 yang jumlah sasarannya juga sama.

Program bantuan pangan berupa beras tersebut merupakan program penyaluran bantuan dari pemerintah melalui cadangan beras pemerintah (CBP). Setiap keluarga menerima 10 kilogram per bulannya dalam program ini.

Pada saat membagikan bantuan pangan beras di Yogyakarta, Presiden Joko Widodo menyebut alasan pemerintah menggelontorkan bantuan ini sebagai akibat dari kenaikan harga beras dan gagal panen yang terjadi hampir di seluruh dunia.

“Kenapa bantuan beras ini kita berikan? Karena memang di seluruh dunia, di semua negara itu harga berasnya terkerek naik semuanya, naik. Karena apa? Panennya banyak yang gagal, panennya banyak yang puso,” ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa kegagalan panen tersebut diakibatkan perubahan iklim. Hal ini menyebabkan 22 negara menghentikan kebijakan ekspor berasnya dan lebih memprioritaskan beras untuk kebutuhan di dalam negerinya.

“Oleh sebab itu, kita kesulitan untuk membeli beras di negara-negara lain karena beras mereka dipakai sendiri untuk rakyatnya,” imbuhnya.

Untuk itu, kepada para petani dia menekankan pentingnya meningkatkan produktivitas padi. Dengan demikian diharapkan suplai beras menjadi melimpah sehingga harga beras bisa ditekan lagi.

“Kalau produktivitas padi kita turun seperti tahun kemarin, harga pasti otomatis naik karena suplainya tidak cukup, otomatis harga pasti naik. Itu kejadian di semua negara,” tutur Jokowi.

Sementara itu, Ekonom CORE Indonesia Muhammad Faisal menyebutkan bahwa target inflasi yang dipatok pemerintah pada tahun ini cukup realistis.

“Kalau dari kami sendiri, itu tidak akan jauh berbeda dari inflasi tahun 2023 kemarin, yakni di kisaran 2,6-2,8 persen. Jadi artinya kalau 2,5 persen plus minus satu persen masih dalam target,” ungkap Faisal.

Lebih jauh ia menjelaskan target inflasi ini akan tercapai asalkan pemerintah pada tahun 2024 ini tidak melakukan kebijakan kenaikan administrative price inflation atau tidak menaikkan harga-harga barang yang diatur oleh pemerintah.

“Itu yang tidak terjadi di 2023, karena di 2023 pemerintah mengatakan bahwa tidak akan ada kebijakan yang menaikkan BBM, gas elpiji atau apapun yang menyebabkan inflasi meningkat pada tahun 2023 dan itu memang dijalankan. Tidak seperti tahun 2022, ketika ada kenaikan harga minyak dunia kemudian dinaikan harga BBM di September, inflasi langsung meningkat naik satu persen,” jelasnya.

Terkait mundurnya musim panen beras yang menurut perkiraan satu bulan menurutnya juga tidak akan mendongkrak inflasi pada tahun ini. Apalagi pemerintah juga berencana melakukan impor beras sebanyak 3 juta ton pada 2024.

Sedangkan dari faktor global menurutnya tidak akan ada faktor-faktor penting yang bisa mengerek inflasi global, kecuali jika ada kejadian-kejadian yang tidak terduga.

“Jadi artinya dorongan global untuk mendorong inflasi di domestik itu juga relatif rendah, kecuali ada hal-hal yang tidak terprediksi, misalnya faktor geopolitik. Jadi kalau tiba-tiba ada konflik, yang konfliknya itu melibatkan negara-negara yang punya pengaruh terhadap komoditas atau terhadap harga minyak, ini yang kita tidak bisa prediksikan dan kalau itu terjadi berarti memang akan berpengaruh terhadap inflasi global. Tapi sejauh ini, kemungkinannya kecil,” pungkasnya. [gi/lt]

Sumber: www.voaindonesia.com