Pemerintah AS Setujui Penjualan Senjata Darurat ke Israel Tanpa Peninjauan Kongres 

Untuk kedua kalinya bulan ini, Pemerintahan Biden tidak meminta persetujuan Kongres Amerika Serikat (AS) untuk penjualan senjata darurat ke Israel. Langkah itu diambil ketika Israel terus melancarkan perang melawan Hamas di Gaza di tengah meningkatnya kecaman internasional.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan, Jumat (29/12), bahwa Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah memberitahu Kongres bahwa dia sudah menetapkan kondisi darurat kedua yang mencakup penjualan peralatan senilai 147,5 juta dollar AS atau setara 2,27 triliun rupiah. Peralatan yang dijual termasuk sekering, pengisi daya, dan primer, yang diperlukan agar peluru 155 mm yang sudah dibeli Israel dapat berfungsi.

Primer adalah bagian selongsong peluru yang berfungsi sebagai penyulut.

“Mengingat mendesaknya kebutuhan pertahanan Israel, Menlu tersebut memberitahu Kongres bahwa dia telah menggunakan wewenang yang didelegasikannya untuk menentukan adanya keadaan darurat yang memerlukan persetujuan segera atas transfer tersebut,” kata Deplu AS.

“Amerika Serikat berkomitmen terhadap keamanan Israel, dan sangat penting bagi kepentingan nasional AS untuk memastikan Israel mampu mempertahankan diri terhadap ancaman yang dihadapinya,” imbuh Deplu AS.

Penentuan kondisi darurat artinya pembelian tersebut akan mengabaikan persyaratan peninjauan oleh Kongres yang biasanya berlaku untuk penjualan peralatan kepada militer asing. Keputusan seperti itu jarang terjadi, tetapi bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya kondisi itu terjadi ketika pemerintah melihat adanya kebutuhan mendesak akan pengiriman senjata tanpa menunggu persetujuan anggota parlemen.

Blinken mengambil keputusan yang sama pada 9 Desember untuk menyetujui penjualan hampir 14.000 buah amunisi tank senilai lebih dari 106 juta dollar AS.

Kedua langkah darurat itu diambil ketika permintaan paket bantuan senilai lebih dari 106 miliar dollar AS untuk Ukraina, Israel dan kebutuhan keamanan nasional lainnya yang diajukan oleh Presiden Joe Biden, masih tertahan di Kongres akibat perdebatan mengenai kebijakan imigrasi AS dan keamanan perbatasan.

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS dari Partai Demokrat sudah mengatakan usulan bantuan senilai 14,3 miliar dollar AS untuk para sekutu di Timur Tengah tergantung pada langkah nyata Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengurangi korban sipil di Gaza selama perang dengan Hamas.

Departemen Luar Negeri berupaya melawan potensi kritik atas penjualan tersebut atas dasar hak asasi manusia dengan mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan Israel untuk menekankan pentingnya meminimalkan korban sipil, yang telah meningkat sejak Israel mulai membalas serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober.

“Kami terus menekankan dengan kuat kepada Pemerintah Israel bahwa mereka tidak hanya harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional, tetapi juga mengambil setiap langkah yang mungkin dilakukan untuk mencegah kerugian terhadap warga sipil,” katanya.

“Hamas bersembunyi di balik warga sipil dan telah menempatkan dirinya di antara penduduk sipil. Namun, hal itu tidak mengurangi tanggung jawab dan keharusan strategis Israel untuk membedakan antara warga sipil dan teroris Hamas saat mereka melakukan operasi militernya,” kata Deplu AS.

“Kampanye semacam ini hanya bisa dimenangkan dengan melindungi warga sipil.”

Tidak meminta persetujuan Kongres dengan keputusan darurat untuk penjualan senjata adalah sebuah langkah tidak biasa. Pada masa lalu, langkah seperti itu mendapat perlawanan dari anggota parlemen, yang biasanya memiliki jangka waktu untuk mempertimbangkan usulan transfer senjata dan, dalam beberapa kasus, memblokirnya.

Setidaknya empat pemerintahan telah menggunakan kewenangan tersebut sejak 1979. Pemerintahan Presiden George H.W. Bush menggunakannya selama Perang Teluk untuk mengirim senjata segera ke Arab Saudi. [ft/ah]

Sumber: www.voaindonesia.com