Komisaris HAM PBB Kunjungi Iran, Aktivis Ingatkan Risiko Propaganda

Kantor Urusan HAM PBB mengeluarkan pernyataan pertamanya mengenai kunjungan kontroversial seorang pejabat lembaga tersebut ke Iran. Lembaga ini mengatakan kepada VOA, bahwa mereka mengetahui kekhawatiran kelompok-kelompok HAM, Teheran akan mengeksploitasi kunjungan tersebut untuk propaganda. Namun lembaga ini yakin, bahwa kerja badan dunia tersebut tidak akan diremehkan.

Dalam pernyataan yang dikirim melalui email kepada VOA pada Senin, juru bicara kantor HAM PBB Ravina Shamdasani membenarkan, bahwa Nada Al-Nashif, wakil komisaris tinggi hak asasi manusia, tiba di Iran pada Jumat dan dijadwalkan meninggalkan negara itu Senin malam. Dia mengatakan kunjungan tersebut mencakup “pertemuan dengan mitra dialog pemerintah yang relevan, termasuk pejabat kehakiman, dan mitra PBB.”

Media pemerintah Iran telah mempublikasikan rencana kunjungan Al-Nashif tetapi tidak melaporkan apa pun tentang pertemuannya selama dia berada di negara tersebut.

Aktivis HAM di dalam dan di luar Iran, mendesak Al-Nashif untuk menggunakan kunjungan tiga harinya, guna memeriksa kondisi para pembangkang yang mendekam di penjara-penjara Iran, dan untuk bertemu dengan tahanan politik, pengunjuk rasa yang terluka, dan warga Iran lainnya yang kehilangan hak-hak dasar mereka, sambil memastikan pertemuan-pertemuan tersebut terlaksana dengan baik di lingkungan yang aman dan bebas dari intimidasi pihak berwenang. Pernyataan kantor HAM PBB tidak menjelaskan, apakah Al-Nashif melakukan pertemuan semacam itu.

Kerabat korban jatuhnya pesawat penumpang Ukraina pada 8 Januari 2020 di Iran, tak lama setelah lepas landas dari Teheran dalam penerbangan ke Kyiv, berkumpul di luar kantor PBB di Teheran pada Sabtu, sambil memegang poster yang mendesak Al-Nashif untuk menemui mereka dan menuntut keadilan atas pembunuhan orang yang mereka cintai. Namun video yang dikirim ke VOA Persia oleh para peserta unjuk rasa, menunjukkan agen keamanan Iran membubarkan mereka dengan ancaman verbal. Tidak ada kabar apakah Al-Nashif bertemu dengan para pengunjuk rasa.

Sebuah koalisi yang terdiri dari 25 kelompok hak asasi internasional telah mengirimkan surat terbuka kepada Al-Nashif pada 29 Januari, yang mendesaknya untuk mempertimbangkan kembali kunjungan tersebut, dengan alasan ketidakpastian mengenai apakah ia akan memiliki akses terhadap aktor-aktor masyarakat sipil yang independen. Kelompok tersebut juga memperingatkan bahwa Iran dapat menggunakan pertemuan mereka dengan Al-Nashif, untuk mencoba meyakinkan Dewan HAM PBB dalam sesi pertemuan mereka yang dimulai akhir bulan ini, agar lembaga ini mereka tidak perlu lagi sebuah mekanisme otorisasi untuk memantau dan menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia oleh Teheran.

“Kami menyadari kekhawatiran yang diungkapkan,” tulis Shamdasani.

“Yakinlah bahwa kunjungan ini tidak akan melemahkan pendekatan kami dalam hal pelaporan dan advokasi,” tambah dia.

Shamdasani mengatakan “keterlibatan langsung tingkat tinggi Al-Nashif dengan pejabat dan lembaga (Iran) adalah alat yang sangat penting” untuk menindaklanjuti rekomendasi dari para ahli hak asasi independen resmi PBB, yang dikenal sebagai pelapor khusus, dan dari Misi Pencarian Fakta Internasional Independen di Iran, yang diluncurkan November 2022.

Iran tidak mengizinkan kunjungan pelapor khusus atau misi pencari fakta, dan menganggap mandat mereka dipolitisasi.

Kelompok United for Iran yang berbasis di AS, yang menandatangani surat terbuka tanggal 29 Januari kepada Al-Nashif, bereaksi skeptis terhadap pernyataan Shamdasani.

Dalam wawancara pada Senin dengan VOA, direktur pelaksana kelompok tersebut, Kevin Schumacher, mengatakan, “Saya tidak dapat membayangkan bahwa pemerintah Iran tiba-tiba bersedia membuka babak baru dan menggunakan kesempatan ini (kunjungan Al-Nashif) untuk melakukan hal yang sama, memulai dialog mengenai catatan hak asasi manusianya.”

Dia mengatakan akan menjadi “luar biasa” jika kunjungan politik ke Iran oleh pejabat PBB yang terlibat dalam dialog tingkat tinggi akan diikuti dengan kunjungan pencarian fakta oleh PBB ke negara tersebut.

“Masalahnya, Iran tidak mau menerima keduanya. Dan dalam situasi seperti ini, kami lebih memilih melakukan misi pencarian fakta daripada dialog politik,” kata Schumacher. [ns/ab]

Sumber: www.voaindonesia.com