Kishida Bertekad Hentikan Praktik Politik Uang di Jepang

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Selasa (30/1), menekankan bahwa ia bertekad untuk menghentikan praktik politik uang sewaktu ia mengungkapkan kembali permintaan maafnya atas skandal korupsi besar terbaru di tubuh partai yang berkuasa.

Pidato kebijakannya dijadwalkan minggu lalu ketika sidang parlemen baru dibuka. Namun, Kishida mendobrak tradisi itu dan malah menghadapi sidang intensif mengenai skandal tersebut terlebih dahulu.

Kishida mengatakan dia harus mengakui bahwa faksi-faksi di Partai Demokrat Liberal (LDP) tampaknya bekerja demi uang dan bantuan dibandingkan kebijakan, dan dia berjanji akan memimpin reformasi.

“Saya dengan rendah hati menyesalinya, dan bertekad membuat kelompok-kelompok perancang kebijakan sepenuhnya menghentikan praktik politik uang,” katanya.

Kishida tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai skandal tersebut atau bagaimana uang tersebut dibelanjakan. Para anggota parlemen oposisi telah mendesaknya untuk mengungkapkan rinciannya.

Kishida mengatakan dia perlu mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat, dengan menyebutkan tantangannya termasuk gempa bumi yang menelan korban jiwa pada Hari Tahun Baru dan perekonomian.

Kishida berjanji untuk “lebih memperluas dan memperdalam” hubungan Jepang-AS, yang ia sebut sebagai kunci utama kebijakan diplomatik Jepang, termasuk dengan bertemu dengan Presiden Joe Biden dalam kunjungan kenegaraan ke Washington pada April.

Dia mengatakan Jepang perlu lebih memperkuat aliansi Jepang-AS untuk memperkuat keamanan Jepang dan memainkan peran yang lebih besar dalam perdamaian dan stabilitas regional.

Berdasarkan strategi keamanan nasional yang diadopsi pada Desember 2022, Kishida mengumumkan rencana untuk menggandakan belanja pertahanan dalam lima tahun untuk pengembangan militer secara drastis yang mencakup kemampuan serang di tengah meningkatnya ancaman dari China dan Korea Utara. Dia tidak menjelaskan dalam pidatonya pada Selasa (30/1) bagaimana rencana pemerintahnya untuk mendapatkan pendanaan.

Sejumlah pejabat dari kantor Kejaksaan Tokyo memasuki gedung untuk menggeledah kantor Shisuikai, faksi dari Partai Liberal Demokrat terkait kasus politik uang, di Tokyo, 19 Desember 2023. (Foto: Jiji Press/AFP)

Peringkat dukungan publik terhadap pemerintahan Kishida telah turun menjadi sekitar 20 persen, dan meskipun masa jabatan kepemimpinannya mungkin diperpendek, LDP kemungkinan besar akan tetap berkuasa karena partai-partai oposisi yang sebagian besar terpecah belah tidak dipandang sebagai alternatif yang layak.

LDP telah memerintah Jepang pascaperang hampir tanpa gangguan dan berulang kali terlibat skandal korupsi yang diikuti dengan janji-janji politik yang lebih bersih.

Skandal terbaru ini berpusat pada dana politik yang dikumpulkan melalui tiket acara partai yang dibeli oleh individu, perusahaan, dan organisasi. Puluhan anggota parlemen LDP, sebagian besar dari mereka berasal dari faksi yang sebelumnya dipimpin oleh mantan perdana menteri Shinzo Abe yang dibunuh, dituduh secara sistematis tidak melaporkan dana yang melanggar Undang-Undang Pengendalian Dana Politik. Uang tersebut diduga masuk ke dana gelap yang tidak diawasi.

Jaksa baru-baru ini mendakwa 10 orang, termasuk tiga anggota parlemen, meskipun kasus-kasus tersebut dibatalkan terhadap tokoh-tokoh politik kelas atas.

Kishida pada Senin (29/1) mengakui setidaknya 37 anggota parlemen kini mengoreksi akuntansi dana politik mereka.

Para anggota parlemen dari partai yang berkuasa mengatakan bahwa hasil dari acara penggalangan dana memberikan pendapatan penting untuk membantu menutupi biaya pemilu dan kegiatan politik lainnya, dan menyangkal bahwa mereka menyembunyikan atau mengantongi pendapatan yang tidak dilaporkan itu. Para ahli menilai Undang-Undang (UU) Pengendalian Dana Politik memiliki banyak celah.

Kishida telah mengumumkan pembubaran faksinya menyusul skandal tersebut dan ia telah membentuk satuan tugas internal untuk melakukan reformasi, namun setengah dari anggotanya terkait dengan skandal tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar pencapaian yang dapat diwujudkan oleh faksi tersebut.

Para pengkritik mengatakan masalah sebenarnya bukanlah faksi-faksi tersebut, melainkan transaksi di balik layar yang sering kali didasarkan pada hubungan anggota parlemen dengan para pemilih di daerah pemilihan mereka.

Kishida tidak perlu mengadakan pemilihan parlemen hingga 2025, tetapi partainya telah menetapkan bahwa pemungutan suara untuk menentukan kepemimpinan LDP akan berlangsung pada September. [ab/lt]

Sumber: www.voaindonesia.com