China Tingkatkan Pengawasan Digital terhadap Warga Tibet

Sebuah laporan yang diterbitkan oleh kelompok aktivis dan pakar Tibet menunjukkan bukti-bukti baru bahwa pemerintah China meningkatkan pengawasan digital terhadap warga Tibet melalui praktik seperti wajib memasang aplikasi di pos pemeriksaan polisi atau instalasi platform data besar kepolisian yang didukung oleh teknologi dari perusahaan teknologi Amerika.

Sejumlah analis mengatakan temuan baru ini memberikan gambaran sekilas tentang aparat keamanan Beijing di Tibet. “Aparat pemerintah China di Tibet pada dasarnya masih berupa kotak hitam, namun laporan ini memberi [dunia luar] gambaran sekilas tentang cara kerja sistem ini,” kata Greg Walton, penyelidik senior di perusahaan konsultan keamanan Secdev Group yang berbasis di Inggris dan salah seorang penulis laporan tersebut, kepada VOA melalui telepon.

Laporan dari Tibet Watch dan jaringan penelitian yang berfokus pada Tibet bernama Turquoise Roof menemukan bahwa pihak berwenang telah meminta penduduk di Tibet untuk memasang aplikasi bernama “Pusat Anti-Penipuan Nasional” di ponsel pintar mereka sejak tahun 2021.

Menurut beberapa kesaksian dari warga Tibet, polisi secara rutin meminta warga untuk memasang aplikasi keamanan di ponsel pintar mereka di pos pemeriksaan, sementara pemerintah setempat juga telah mengajari masyarakat cara mengunduh dan menggunakan aplikasi tersebut. Sebagian warga Tibet telah menyatakan keprihatinan mereka bahwa aplikasi tersebut mungkin digunakan untuk melacak pergerakan mereka dan berpotensi mengakses data di ponsel mereka.

“Aplikasi ini terlihat seperti aplikasi pengawasan yang tidak hanya melacak pergerakan kami tetapi juga memiliki fungsi perekaman suara otomatis dan fungsi berbagi foto,” kata seorang pria Tibet yang tidak bersedia disebutkan namanya kepada Tibet Watch pada tahun 2023, menurut laporan tersebut.

Berdasarkan analisis mereka terhadap aplikasi itu, laporan tersebut menemukan bahwa izin yang diminta oleh aplikasi dari pengguna ponsel pintar dapat memungkinkan operator aplikasi mengakses data sensitif pengguna atau memiliki kendali atas fungsi perangkat tertentu.

Laporan tersebut mengatakan cakupan izin yang luas memungkinkan pihak berwenang melakukan pengawasan yang sangat invasif, yang sejalan dengan tindakan yang biasanya dilakukan oleh pihak berwenang China di wilayah seperti Tibet dan Xinjiang untuk menjaga ketertiban umum.

Selain pemasangan paksa aplikasi anti-penipuan, laporan tersebut juga menyelidiki platform data besar kepolisian yang digunakan oleh otoritas Tibet yang disebut “Platform Aplikasi Intelijen Terintegrasi terhadap Kriminal Rahasia Tibet.”

Laporan tersebut mengatakan bahwa tujuan pemerintah China menggunakan platform data besar kepolisian di Tibet dan Xinjiang adalah untuk mencapai “kontrol dan penindasan melalui kepolisian yang dipimpin oleh intelijen. Beberapa peneliti mengatakan tindakan keras pemerintah China terhadap etnis minoritas adalah bagian dari upaya keseluruhan untuk membangun “negara dengan kontrol sosial yang totaliter.”

“Pemerintah China sedang mengembangkan mekanisme kontrol sosial yang lebih modern yang hendak membuat semua aspek masyarakat dapat dikendalikan,” kata Maya Wang, Direktur Sementara untuk China di Human Rights Watch, kepada VOA melalui telepon.

Menanggapi klaim laporan tersebut, kedutaan besar China di AS menggambarkan temuan tersebut sebagai “tuduhan tidak berdasar.”

“China adalah negara yang berada di bawah supremasi hukum, dan privasi warga negara China dilindungi sepenuhnya oleh hukum, apa pun etnis mereka,” kata Liu Peng-yu, juru bicara kedutaan China di Amerika Serikat, kepada VOA dalam tanggapan tertulisnya. [lt/ab]

Sumber: www.voaindonesia.com