Ancaman Kekerasan terhadap Taiwan Tidak Ditujukan pada Mayoritas Penduduk

Pemerintah China pada Rabu (17/1) menegaskan bahwa kebijakan mereka yang tak ragu menggunakan kekuatan bersenjata untuk menguasai Taiwan bertujuan untuk melawan campur tangan asing dan sejumlah kecil kelompok yang ingin memisahkan diri. Beijing juga mendorong masyarakat Taiwan untuk menghilangkan “prasangka” mereka terhadap China.

Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa di Taiwan, yang memenangkan pemilihan presiden pada pekan lalu, menolak klaim kedaulatan Beijing. Namun mereka berulang kali menawarkan dilakukannya dialog, tetapi ditolak China.

China memandang presiden terpilih Lai Ching-te sebagai separatis yang berbahaya.

Chen Binhua, juru bicara Kantor Urusan Taiwan China, mengatakan pada konferensi pers rutin di Beijing bahwa hasil pemilu Taiwan tidak mengubah fakta bahwa pulau itu adalah milik China dan pada akhirnya akan “disatukan kembali”.

Slogan propaganda raksasa yang bertuliskan “Satu Negara, Dua Sistem, Satukan China, yang dapat dilihat dari Pulau Kinmen Taiwan, di pantai di Xiamen, di Provinsi Fujian tenggara China, 11 Januari 2024. dua hari sebelum Pilpres Taiwan. (Foto: AFP)

“Pernyataan kami yang tidak berjanji untuk tidak menggunakan kekuatan sama sekali tidak ditujukan kepada warga Taiwan. Kami mengincar campur tangan kekuatan eksternal dan sejumlah kecil separatis kemerdekaan Taiwan beserta kegiatan separatisme mereka,” ujar Chen.

Selama satu setengah tahun terakhir, China telah dua kali melakukan latihan perang skala besar di sekitar Taiwan dan secara teratur mengirimkan jet tempur dan kapal perang ke Selat Taiwan.

Ia mengatakan opini publik utama di Taiwan menginginkan perdamaian bukan perang, pertukaran bukan jarak, dan untuk “menggulingkan” DPP. Hal tersebut merupakan pengulangan atas komentar China sebelumnya setelah Lai berhasil menang dengan mengantongi kurang dari 50 persen suara dan DPP tidak berhasil menguasai parlemen.

“Jika DPP tidak bertobat dan terus menempuh jalan jahat dalam mencari provokasi ‘kemerdekaan’, hal itu hanya akan mendorong Taiwan ke dalam situasi berbahaya dan membawa kerugian serius bagi Taiwan,” ancamnya.

Chen mengatakan warga Taiwan adalah “darah dan daging kami”. Namun beberapa di antara mereka disebut telah “diracuni” oleh gagasan kemerdekaan dan memiliki “pemahaman yang bias” mengenai hubungan antar selat dan identitas nasional.

“Kami bersedia menjaga kesabaran dan toleransi yang cukup, terus memperdalam pemahaman mayoritas warga Taiwan tentang daratan, dan secara bertahap mengurangi kesalahpahaman dan keraguan mereka,” tambahnya.

“Kami berharap dan percaya bahwa rekan-rekan kami di Taiwan dapat berdiri teguh di sisi sejarah yang benar dan menjadi orang China yang lurus,” tukasnya.

Seolah ingin menggarisbawahi perbedaan pemahaman tersebut, Chen menegur seorang reporter Taiwan yang menggunakan kata “Beijing” untuk merujuk ke China. Ia meluruskan bahwa kata-kata yang benar adalah “daratan”.

Foto presiden terpilih Taiwan Lai Ching-te dan pasangannya Hsiao Bi-khim di luar markas Partai Progresif Demokrat (DPP) di Taipei pada 13 Januari 2024. (Foto: AFP)

Foto presiden terpilih Taiwan Lai Ching-te dan pasangannya Hsiao Bi-khim di luar markas Partai Progresif Demokrat (DPP) di Taipei pada 13 Januari 2024. (Foto: AFP)

Jajak pendapat di Taiwan menunjukkan bahwa saat ini mayoritas warga menganggap diri mereka orang Taiwan, bukan China. Jajak pendapat tersebut juga menemukan fakta bahwa hampir tidak ada dukungan responden terhadap model otonomi “satu negara, dua sistem” yang diterapkan China agar pulau tersebut menerima pemerintahan Beijing.

Namun, Chen tidak menyebut nama Lai, yang akan mulai menjabat pada 20 Mei, tidak seperti sebelum pemilu ketika Kantor Urusan Taiwan berulang kali dan secara langsung menyebutnya sebagai separatis dan membahayakan perdamaian.

China mengatakan perundingan hanya bisa terjadi jika Taiwan mengakui kedua sisi Selat Taiwan sebagai bagian dari “satu China”. Namun, pemerintah yang dipimpin DPP menolak melakukannya. [ah/rs]

Sumber: www.voaindonesia.com